PTA Makassar Ikuti Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 Melalui Virtual Meeting

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Nomor : 1180/DJA/HM.00/2/2022, Pengadilan Tinggi Agama Makassar kembali mengikuti virtual meeting Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Materi Sosialisasi adalah Pembangunan Zona Integritas Peradilan Agama yang Modern dan Berkelas Dunia.

Sosialisasi berlangsung pada hari Jum’at tanggal 04 Maret 2022 dimulai pukul 09.00 WITA dan diikuti oleh Seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Indonesia. Dalam sambutannya pada acara sosialisasi ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. menyampaikan kesyukuran dan kegembiraannya atas pencapaian Peradilan Agama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang telah dicapai tahun 2021, dimana 103  Lembaga Peradilan Agama telah meraih WBK dan 5 lembaga Peradilan Agama yang telah meraih WBBM termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, dengan pencapaian tersebut Dirjen Badilag menegaskan bahwa “cita-cita Peradilan Agama sebenarnya telah tercapai karena diantara 4 lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Peradilan Agama telah mendapat penghargaan Excellent dan dianggap selangkah lebih maju oleh Pemerintah Republik Indonesia”.

Dirjen Badilag juga menyatakan bahwa sosialisasi hari ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah cepat dalam mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama di tahun 2022 untuk itu Beliau sangat mengharapkan agar selalu mengevaluasi program-program Badilag demi peningkatan derajat Peradilan Agama serta sejauh mana Peradilan Agama telah melayani masyarakat secara prima. Selanjutnya Dirjen Badilag menyerahkan sepenuhnya acara kepada Narasumber Auditor Bawas Mahkamah Agung RI untuk memberikan pembinaan.

Narasumber, Ferri Taufik Ferdiansyah, SE., Ak., M.Ak., CA., CFrA secara tegas menyampaikan, bahwa ZI merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga sangat penting menyamakan persepsi/pemahaman dan pengetahuan mengenai enam area ZI. Beliau menjelaskan secara gamblang bahwa kebanyakan kegagalan ZI tahun lalu salah satunya disebabkan karena pemahaman tentang ZI yang belum utuh, kedua terdapatnya perbedaan antara apa yang disampaikan dengan kenyataan di masyarakat serta pelaksanaan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu menurut narasumber setiap satker harus memastikan setiap area telah berjalan sesuai dengan target dan indikatornya masing-masing dan sesuai dengan semua ketentuan yang telah di tetapkan oleh Kemenpan RB, Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badilag.