Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Makassar –  Senin, (11/3),  Pengadilan Tinggi Agama Makassar melakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas di aula lantai 2 gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kegiatan ini dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju ke Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berharap dukungan dan kesaksian satuan kerja yang hadir dalam kegiatan  ini dapat membantu mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. “Semoga Bapak/Ibu memiliki persepsi yang baik terhadap kami mengenai anti korupsi dan dapat terus merasakan peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar,” tuturnya.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dan strategis sesuai dengan tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sistem pemerintahan yang baik dan efektif adalah pemerintah yang dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan profesional. Melalui Reformasi Birokrasi dapat diwujudkan Birokrasi Bersih, Profesional dan melayani serta meningkatkan pelayanan publik., Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh Kapasitas Integritas masing masing individu dalam organisasi tersebut.

 Pembacaan deklarasi Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Makassar menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani perlu komitmen dari para stakeholder. “Kami perlu saran dan kritik agar kami terus dapat memperbaiki layanan kami,“ katanya.

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan disaksikan oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kodam XIV Hasanuddin, Komando Operasi TNI Angkatan Udara VI Makassar, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Makassar, Kepala  Sekretariat Perwakilan BPK RI Sul Sel, Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.